Kupang, NTT Online - Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Timur (NTT) 2008-2013 yang dijawalkan Juni, sebaiknya diproses ulang, karena cara kerja KPUD dinilai banyak kalangan telah terkontaminasi dengan kepentingan politik sehingga mengabaikan aturan dalam UU No.32/2004 serta PP No.6/2005.

“Di sisi lain, perangkat pilkada lainnya seperti panitia pengawas (Panwas) juga belum terbentuk di semua kabupaten/kota se-NTT. Dengan demikian, proses ulang Pilgub NTT merupakan pilihan politik terbaik dalam mengeliminir semua persoalan yang muncul saat ini,” kata pengamat politik, DR Chris Boro Tokan SH.MH di Kupang, Jumat.

Dosen ilmu hukum dan perubahan sosial program pasca sarjana Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang itu menilai, penetapan tiga paket calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2008-2013 oleh KPUD NTT pada 5 Mei lalu masih mengandung masalah sehingga lembaga penyelenggara pilkada itu masih menunda jadwal dan tahapan Pilgub NTT sampai 14 Mei mendatang.

Kondisi politik tersebut, kata dia, menggambarkan tidak demokratisnya sebagian besar parpol sebagai sarana demokrasi menjadi pintu masuk para calon pemimpin, masih melakukan aksi tarik menarik dukungan politik selama proses verifikasi tahap kedua terhadap paket calon yang sebelumnya lolos dalam verifikasi tahap pertama.

Bermasalahnya paket tersebut, menurut Boro Tokan, karena ketidakbecusan cara kerja KPUD NTT yang terindikasi dari polarisasi dukungan setiap anggota KPUD terhadap tiga paket calon gubernur-wakil gubernur yang dinyatakan lolos, sehingga salah seorang anggota KPUD NTT, Yos Dasi Djawa tidak mau menandatangani hasil penetapan KPUD tersebut.

Ketidakdemokratisan proses Pilgub NTT itu, menurut dia, ditandai pula dengan “pertandingan tanpa wasit” yakni belum terbentuk selurunya panitia pengawas (Panwas) di setiap kabupaten/kota di NTT serta telah terjadinya kampanye dalam berbagai model yang tentunya tidak adil bagi parpol yang belum mempunyai kepastian penetapan paket oleh KPUD NTT.

Oleh karena itu, penundaan tahapan Pilgub NTT sampai 14 Mei 2008 merupakan langkah yang tepat untuk mendengarkan berbagai masukan dari berbagai pihak dan elemen masyarakat NTT, demi mengupayakan sebuah proses Pilgub NTT yang demokratis, katanya.

“Sebuah proses Pilgub NTT yang demokratis tentu menghasilkan pemimpin masa depan NTT yang lebih berkualitas dan diterima oleh masyarakat NTT,” ujarnya.

Calon perorangan

Boro Tokan mengatakan, dalam konteks kebijakan yang dikeluarkan oleh KPUD NTT untuk menjadwalkan kembali proses pilkada, maka lebih elegan dan bijaksana jika KPUD NTT menjadwalkan kembali Pilgub NTT dengan menyertakan calon perorangan.

Menurut dia, calon perorangan juga disertakan dalam Pilgub NTT karena sebagian besar parpol sebagai sarana “pintu masuk” rekruitmen para calon pemimpin menampakkan ketidakdemokratisan dalam mengusung paket calon yang tampak dari tarik-menarik dukungan.

Di sisi lain, juga tampak ketidakbecusan KPUD NTT dalam proses penetapan paket calon serta belum terbentuknya panwas di semua kabupaten/kota se-NTT sebagai wasit dalam Pilgub NTT.

“Kondisi ini, menurut saya, menggambarkan ketidakberesan seluruh elemen penyelenggara Pilgub di NTT. Dengan demikian, pengunduran tahapan Pilgub NTT itu diharapkan dapat membuka mata KPUD NTT sendiri untuk mengakomodir calon perorangan,” katanya.

Oleh karena itu, tambahnya, demi tegaknya demokrasi sebagai bagian dari keadilan politik, dan demi keadilan hukum sebagai bagian dari keadilan sosial maka tidak ada alasan bagi KPUD NTT untuk menjadwalkan kembali tahapan pilkada demi mengakomodir calon perorangan sebagai tuntutan dari elemen masyarakat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suksesnya pelaksanaan pilkada. antara