Kupang, NTT Online - Insiden penembakan oleh aparat TNI di wilayah perbatasan yang menewaskan Lukas Neno (45) pada Jumat pekan lalu tidak akan menggangu hubungan RI-Timor Leste. “Kami sudah bertemu dangan Menlu RI di Jakarta dan menyampaikan bahwa insiden di wilayah perbatasan tidak menggangu hubungan baik kedua negara yang sudah terbangun selama ini,” kata Konsul RDTL di Kupang, Caetano de Sousa Guterres kepada Antara, Selasa (30/10)melalui telepon dari Jakarta.

Baca selebihnya…

Kupang, NTT Online - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) telah menyediakan akses HotSpot bagi pengguna layanan internet yang berada di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). “Penyediaan akses Telkomhotspot itu merupakan hasil kerja sama Pemerintah Provinsi NTT dengan PT Telkom. Layanan hotspot itu sudah bisa diakses asalkan dalam radius 300 meter dari Kantor Gubernur NTT,” kata Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE) NTT, Paul Manafe, di Kupang, Selasa (30/10).

Baca selebihnya…

Kupang, NTT Online - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengkhawatirkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggeraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2009 karena dilanda kejenuhan pascapemilihan gubernur dan bupati di 11 kabupaten pada tahun 2008.

Sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi NTT mengemukakan hal itu saat berdialog dengan Tim Kementerian Koordinator Polkam di Kupang, Selasa (30/10), terkait pengumpulan data dan informasi untuk perbaikan mekanisme penyelenggeraan pemilu tahun 2009.

Baca selebihnya…

Kupang, NTT Online - Staf Ahli Menko Polkam Bidang Idiologi dan Konstitusi, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Christina Maria Rantetana, MPH, mengatakan dunia internasional tampaknya kurang mendukung pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2009 di Indonesia.

“Berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk pemilu tahun 2004, pikiran dan mata internasional tertuju pada pemilu di Indonesia yang diikuti dengan dukungan keuangan dan sarana prasarana, terutama Amerika dan Australia,” kata Laksma Maria Rantetana, saat berdialog dengan Pemerintah Provinsi NTT, di Kupang, Selasa (30/10).

Baca selebihnya…

Kupang, NTT Online - Ketua Umum Forum Penegak Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliasi (FPKKR), Eurico Guterres menilai Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KPP) Indonesia-Timor Leste dan PBB keliru dalam memperdebatkan masalah amnesti dalam kaitan dengan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) berat di Timor Timur.

“Amnesti hanya bisa diberikan kepada orang yang telah divonis bersalah secara hukum di pengadilan. Atas dasar itu, perdebatan seputar masalah amnesti oleh KPP dan PBB dinilai Eurico Guterres sangat keliru,” kata juru bicaranya, Hukman Reny, yang menghubungi Antara dari Jakarta, Selasa (30/10).

Baca selebihnya…